Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Zat Methylone Dalam Kerangka Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Desi Rahma Wati, Desi (2023) Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Zat Methylone Dalam Kerangka Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Skripsi thesis, Universitas Sahid.

[img] Text
DESI RAHMA WATI_2012527019.pdf

Download (570kB)

Abstract

ABSTRAK Desi Rahmawati : 2012527019 : Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Zat Methylone Dalam Kerangka Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Dibawah bimbingan Dr. Yuherman, SH., MH., M.Kn (Dosen Pembimbing Utama) dan Dr. Dessy Sunarsi, SH., M.M (Dosen Pembimbing Pembantu), kata kunci : Kepastian Hukum, Rehabilitasi, Zat Methylone, Narkotika 83 halaman Seiring dengan perkembangan zaman, mulai bermunculan narkotika jenis baru. Narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis atau kandungannya belum diklasifikasikan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Senyawa Catinon sudah masuk dalam Undang-Undang namun narkotika jenis derivatcatinon belum masuk di dalam Undang-Undang lantaran zat ini terhitung zat baru. Rumusan masalah dalam penelitian; (1) Bagaimana regulasi pengguna zat methylone yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? (2) Bagaimana rehabilitasi pengguna zat methylone yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dengan cara penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa : (1) Penyalahgunaan narkotika jenis zat methylone yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap diberikan sanksi rehabilitasi yang sama dengan penyalahgunaan narkotika jenis zat lainnya guna perlindungan hukum dan pecandu tidak mengonsumsi lagi zat tersebut. Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di pusat rehabilitasi sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak hanya rehabilitasi sosial dan medis, tetapi juga ada pengembangan diri dan rekreasi yang disertai dengan terapi-terapi untuk memulihkan pecandu narkoba. (2) Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam Undang�Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa para pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN, para orang tua takut akan rusak citranya apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba sehingga mereka enggan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba tersebut. Dari penelitian ini penulis memberikan saran : (1). Perlu adanya pembuatan peraturan Perundang-undangan terbaru guna mengatur Penyalahgunaan narkotika jenis zat Methylone, sehingga masyarakat dapat menghindari penggunaannya dan jika ada kasus serupa sudah ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur zat tersebut. (2) BNN perlu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang narkotika terutama mengenai peran penting dari adanya lembaga rehabilitasi untuk pecandu narkotika. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ini tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan tetapi dilakukan juga di pedesaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: sis gunawan usahid
Date Deposited: 04 Oct 2023 07:03
Last Modified: 04 Oct 2023 07:03
URI: http://repository.usahid.ac.id/id/eprint/2775

Actions (login required)

View Item View Item