PELUANG KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 591 K/Pid.SUS/2010 Jo. Putusan Nomor : 345/PID/2009/PT. DKI Jo. Putusan Nomor : 701/ Pid.B/ 2009/ PN. JKT.SEL)

Gerrich Wiryadinata, Gerrich (2023) PELUANG KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 591 K/Pid.SUS/2010 Jo. Putusan Nomor : 345/PID/2009/PT. DKI Jo. Putusan Nomor : 701/ Pid.B/ 2009/ PN. JKT.SEL). Skripsi thesis, Universitas Sahid.

Text Abstrak Gerrich Wiryadinata.pdf Download (261kB)

Abstract

ABSTRAK Gerrich Wiryadinata, 2005520021, PELUANG KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 591 K/Pid.SUS/2010 Jo. Putusan Nomor : 345/PID/2009/PT. DKI Jo. Putusan Nomor : 701/ Pid.B/ 2009/ PN. JKT.SEL), Dibawah Bimbingan Ibu Farah Liza Adnan SH,MH Sebagai Dosen Pembimbing I, Bapak Yuherman SH,MH Sebagai Dosen Pembimbing II, Kata Kunci Kriminalisasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Tindak Pidana Korupsi, SIMINBAKUM, i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, 76 Halaman. Pemerintah sebagai roda penggerak di dalam negara, selain membuat suatu aturan hukum, terikat pula dalam mengeluarkan sebuah kebijakan yang berpihak pada masyarakat serta berbasis pada hukum. Kewenangan pejabat negara membuat kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu kasus yang diambil penulis dalam kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan pejabat negara dalam membuat suatu kebijakan adalah Kasus terkait pelaksanaan kebijakan mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM). Sehingga penulis mengambil judul “PELUANG KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 591 K/Pid.SUS/2010 Jo. Putusan Nomor : 345/PID/2009/PT. DKI Jo. Putusan Nomor : 701/ Pid.B/ 2009/ PN. JKT.SEL)” yang meninjau secara yuridis putusan Mahkamah Agung diatas dengan rumusan masalah ; Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah yang merugikan Negara dapat menjadi Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif. Jenis dan sumber data yang dipakai adalah data sekunder sebagai data pokok yaitu; literature yang berkaitan dengan kebijakan publik, tindak pidana korupsi, analisis putusan hakim, makalah dan artikel yang berkenaan dengan perkara tindak pidana korupsi. Setelah melalui analisis masalah, penulis menyimpulkan; Kebijakan pemerintah yang merugikan negara dapat menjadi Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi yang tercantum dalam dakwaan baik pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi.Pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 591 K/PID.SUS/2010 secara inti membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum karena : 1)Tidak memenuhi unsur dakwaan ke empat (4); 2)Terjadi perbedaan antara dakwaan dari JPU dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 345/PID/2009/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/PID.B/2009/PN.Jkt.Sel sehingga Mahkamah Agung melakukan penghapusan sifat melawan hukum dari tindakan terdakwa.Penulis menyarankan ; 1)Diharapkan kepada pejabat negara dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah agar melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait bentuk-bentuk serta rencana penerapan kebijakannya kepada pihak-pihak pemerintah terkait lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih mengenai pemahaman penyalahgunaan kewenangan pejabat negara yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi.2)Kepada seluruh aparat penegak hukum di dalam memproses suatu perkara dengan indikasi tindak pidana korupsi yang diterima agar dapat langsung menindak lanjuti walaupun pejabat yang bersangkutan masih aktif dalam jabatannya.

Actions (login required)

View Item