Kekayaan Persero Dalam Sistem Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 (Suatu Tinjaun Yuridis Terhadap PT Pupuk Kaltim)

Fachrul Payapo, Fachrul (2023) Kekayaan Persero Dalam Sistem Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 (Suatu Tinjaun Yuridis Terhadap PT Pupuk Kaltim). Skripsi thesis, Universitas Sahid.

Text Abstrak Fachrul Payapo.pdf Download (119kB)

Abstract

ABSTRAK Fachrul Payapo, 2004510013, Kekayaan Persero Dalam Sistem Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 (Suatu Tinjaun Yuridis Terhadap PT Pupuk Kaltim), Dibawah Bimbingan Dr Taufiqurahman Syahuri, SH, MH dan Dessy Sunarsi, SH, MM. 87 halaman Perusahaan Negara adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Negara dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan selain itu ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa berupa perusahaan Daerah (PD atau bisa berupa Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, mengatakan bahwa,” Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntunganSelanjutnya Pasal 11 UU No 19/2003 menyebutkan,” Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas. Persoalan yang menarik dalam membicarakan kerangka kerja korporasi BUMN khususnya Perusahaan Perseroan (untuk selanjutnya disebut perseroan) adalah apa yang disebutkan dengan Kekayaan BUMN khususnya Persero dan posisinya dalam sistem keuangan Negara. Pada kenyataannya hal ini berkaitan dengan sumber permodalan Persero adalah Kekayaan Negara yang dipisahkan. Adapun rumusan masalah yang diteliti di skripsi ini adalah :(1)Apakah PT Pupuk Kaltim termasuk kategori BUMN mengingat PT Pupuk Kaltim dimiliki oleh PT PUSRI Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.(2)Bagaimana Kedudukan PT Pupuk Kaltim dalam sistem keuangan Negara Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003.(3) Bagaimana Sistem Pengelolaan PT Pupuk Kaltim Dalam Kerangka Kekayaan Negara Sesuai Dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) PT Pupuk Kaltim bukan bagian dari BUMN mengingat PT Pupuk Kaltim adalah salah satu anak cabang perusahaan dari PT PUSRI. (2) Bahwa kedudukan dari PT Pupuk Kaltim sebagai penopang dari PT Pusri yang merupakan bagian dari BUMN. (3) Dalam hal pengelolaan PT Pupuk Kaltim mengacu pada UUPT yaitu Undang-undang No 40 tahun2007.

Actions (login required)

View Item