Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku Dalam Pelayanan Jasa Perparkiran

Esi Susanti, Esi (2023) Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku Dalam Pelayanan Jasa Perparkiran. Skripsi thesis, Universitas Sahid.

Text Abstrak Essy.pdf Download (7kB)

Abstract

ABSTRAK Esi Susanti, 2004510021, Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku Dalam Pelayanan Jasa Perparkiran, Kata kunci : Klausula Baku, Parkir, 79 halaman Pertumbuhan dan perkembangan kota memungkinkan tumbuhnya aktifitas kegiatan pada masyarakat, untuk menunjang pertumbuhan aktivitas tersebut maka sarana berupa jalan dan kendaraan makin meningkat.kebutuhan tempat parkir mengakibatkan masuknya badan pengelola parkir, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pengelola swasta. Karcis parkir merupakan bukti bahwa seseorang menggunakan jasa perparkiran dengan kompensasi konsumen membayar bea parkir. Dalam perjanjian pengelola parkir dengan pemilik gedung, yang diatur bukan hanya sebatas pembagian hasil serta kewajiban pembayaran pajak parkir saja, tapi juga mengenai hak dan tanggung jawab pengelola parkir, seperti apabila terjadi suatu hal (permasalahan perparkiran) di areal parkir, pemilik gedung atau pengelola perparkiran dibebaskan dari tanggung jawab akan kehilangan barang-barang yang berada dalam kendaraan maupun kehilangan kendaraan itu sendiri. Rumusan masalah yang dibahas adalah mengapa pelaku usaha perparkiran tetap mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir, padahal telah dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (3) UUPK dan bagaimanakah peranan Direktorat Perlindungan Konsumen serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengna pencantuman klausula baku pada karcis parkir.metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normative, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum tersier, tekhnik pengumpulan data yaitu melalui wawancara langsung dan analisa data. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaku usaha jasa perparkiran tetap mencantumkan klausula baku pada karcis parkir karena sebagai pengelola parkir mereka berfungsi sebagai penyewa lahan parkir kepada konsumen dan bukan sebagai pihak yang menyimpan kendaraan. Bagi pihak pengelola parkir ketentuan Pasal 18 UUPK kurang tepat dijadikan sebagai landasan berfikir dalam hal pengalihan tanggung jawab, dasar hukum yang digunakan dalam parkir adalah Perda DKI No. 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran Pasal 36 ayat (2), dan selama Gubernur DKI dan DPRD tidak mengubah dan menyesuaikan isi Perda tersebut dengan UUPK No. 8 Tahun 1999 serta tidak keputusan Mahkamah Agung tentang pernyataan pertentangan UUPK dan Perda No. 5/1999 maka Pasal ini akan terus berlaku. Dalam UUPK pelangaran Pasal 18 ini dikenakan sanksi pidana dan perdata, akan halnya peranan Direktorat Perlindungan Konsumen dan BPSK telah melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi UUPK kepada pelaku usaha maupun konsumen, teguran dalam bentuk tertulispun sudah dilakukan oleh pihak BPSK dan DPK, upaya peningkatan fungsi dan wewenang DPK dan BPSK dalam hal ini akan semakin dimaksimalkan sehingga tercapainya keseimbangan dan kesetaraan pelaku usaha dengan konsumen.

Actions (login required)

View Item