Penerapan Tilang Elektronik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di DKI Jakarta (Studi Kasus Pelanggaran Nomor B/20750/VIII/YAN.I.2/2020)

Julius Piere, Julius (2023) Penerapan Tilang Elektronik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di DKI Jakarta (Studi Kasus Pelanggaran Nomor B/20750/VIII/YAN.I.2/2020). Skripsi thesis, Universitas Sahid.

Text Abstrak Julius Piere.pdf Download (118kB)

Abstract

ABSTRAK Julius Piere, 2014520026, Penerapan Tilang Elektronik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di DKI Jakarta (Studi Kasus Pelanggaran Nomor B/20750/VIII/YAN.I.2/2020). Dibawah Bimbingan Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum (Dosen Pembimbing Utama) dan Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn (Dosen Pembimbing Pembantu), kata kunci: Lalu Lintas, E- Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas, 92 halaman. Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Tilang Elektronik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di DKI Jakarta dalam Studi Kasus Pelanggaran Nomor B/20750/VIII/YAN.I.2/2020. Rumusan masalah penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: (1) Bagaimana kepastian hukum E – Tilang bagi pelanggar lalu lintas di Jakarta berdasarkan surat tilang nomor B/20750/VIII/YAN.I.2/2020 di Jakarta? (2) Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan E - Tilang di DKI Jakarta?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (case study approach). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1). Pelanggaran lalu lintas menggunakan e-tilang masih memiliki kelemahan dari segi pertanggungjawaban subjek pidana bagi pelanggar e-tilang ketika yang terekam kamera bukanlah pemilik kendaraan namun orang lain, kemudian kelemahan dari cara kerja sensor kamera cctv yang hanya merekam pelat nomor kendaraan ketika terjadi tertangkap tangan, serta kekosongan hukum tentang mekanisme dan cara kerja alat bukti rekaman elektronik (2). Hambatan dalam pelaksanaan e-tilang di Jakarta disebabkan oleh lemahnya faktor penegakan hukum oleh apara penegak hukum yang bertugas dalam menginput data hingga celah terjadinya praktik calo ataupun pungli, hambatan dari faktor sarana dan prasarana masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di jalan, permasalahan distribusi surat e-tilang ke pemilik kendaraan, serta jaringan aplikasi jika terjadi sinyal buruk karena cuaca, selain itu hambatan dari faktor masyarakat ketika surat e-tilang tidak sesuai dengan data dalam STNK karena belum dilakukan balik nama, serta perilaku masyarakat yang menggunakan pelat nomor palsu, sehingga sulit teridentifikasi sensor kamera. Saran dalam Penelitian ini adalah: (1). Perlu segera diterbitkan regulasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang pelaksanaan penerapan hukum e-tilang baik itu subjek pertanggungjawaban pidana penindakan e-tilang bagi pengendara atau pemilik yang melanggar, mekanisme pelaksanaan e-tilang, serta sarana dan prasarana penggunaan peralatan elektronik (2). Sebaiknya dibentuk lembaga independen yang mengatur tentang penerapan sistem ETLE baik kebijakan tentang pembinaan maupun pengawasan integritas aparatur penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana ETLE, serta gencarnya sosialisasi hukum ke masyarakat

Actions (login required)

View Item