Penegakan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 156/PHI.G/2012/PN.JKT. PST)

Muhammad Rido, Rido (2023) Penegakan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 156/PHI.G/2012/PN.JKT. PST). Skripsi thesis, Universitas Sahid.

Text Abstrak MUHAMMAD RIDO.pdf Download (113kB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Rido, 2009510001, Penegakan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 156/PHI.G/2012/PN.JKT. PST.), Pembimbing Utama Dessy Sunarsi, SH, MM, dan Pembimbing Pembantu Erman, SH, SpN, Penegakan Hukum Terhadap Hak Pekerja, 4 BAB, 120 Halaman. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, suatu Pemutusan Hubungan Kerja harus mengacu pada Pasal dalam BAB XII Tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang diatur dalam Pasal 150 – 172 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, harus melalui penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, upaya penyelesaian perselisihan harus melalui mekanisme PPHI melalui perundingan bipartit dan tripartit sebelum dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : (1) Apakah Mekanisme PPHI yang ditempuh oleh para pihak yang berselisih dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku? (2) Apakah putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 156/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. sudah memberikan hak pekerja sebagaimana mestinya apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan fakta yang ditemui dan analisis yuridis maka diperoleh kesimpulan : (1) Proses mekanisme PPHI & Mediasi dilakukan oleh Mediator tanpa risalah bipartit, hal tersebut tetap dapat dilaksanakan apabila sudah ada upaya perundingan bipartit. Proses mediasi tidak menemukan kesepakatan para pihak, dan dikeluarkan surat anjuran tertulis yang diterima oleh pihak pekerja namun ditolak oleh pihak pengusaha. Mekanisme PPHI sudah tepat dan memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, dan isi anjuran tertulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, (2) Analisis Yuridis Putusan Hakim PHI : a. Pemutusan Hubungan Kerja bukan atas dasar kesalahan dan pelanggaran hukum dan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sehingga dinyatakan batal demi hukum; b. Putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat sejak putusan diucapkan dan pertimbangan majelis hakim bahwa penggugat sudah ingin melanjutkan hubungan kerja akibat dari terjadinya perkara a quo antara penggugat dan tergugat; c. Hukuman terhadap tergugat membayar uang pesangon, uang penggantian hak, upah selama proses PHK, dan THR tahun 2011 hanya sebagian dari gugatan yang dikabulkan majelis hakim, mengingat selama proses PHK pekerja tidak melaksanakan kewajiban, dan mengingat azas kedilan dan kepatutan, tepat dan sesuai hakim mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya gugatan penggugat serta keputusan hakim membebankan biaya perkara kepada Negara sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Actions (login required)

View Item