Aspek Hukum Pelaksanaan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Di PT Summit Oto Finance

Oktavianus Gatot Irwanto Allolayuk, Gatot (2023) Aspek Hukum Pelaksanaan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Di PT Summit Oto Finance. Skripsi thesis, Universitas Sahid.

Text Abstrak Oktavianus Gatot Irwanto Allolayuk.pdf Download (277kB)

Abstract

ABSTRAK Oktavianus Gatot Irwanto Allolayuk, 2007510009 “Aspek Hukum Pelaksanaan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Di PT Summit Oto Finance, di bawah Bimbingan : Farah Liza Adnan, SH, MH Selaku Dosen Pembimbing Utama dan Erman SH, Sp.N Selaku Dosen Pembimbing Pembantu, Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Terdiri Dari 4 BAB 80 halaman. Penyaluran kredit kepada masyarakat merupakan usaha terpenting yang dilakukan perusahaan pembiayaan. Kegiatan ini sangat beresiko untuk itu harus diatur dengan jelas mengenai ketentuan hukum yang tegas, karena setiap kredit memerlukan jaminan yang kuat. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan dibuatnya Undang-Undang Jaminan Fidusia dan keluarnya PMK No.130/2012 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan terutama dalam proses pembiayaan dengan Jaminan Fidusia. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah : bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan di PT Summit Oto Finance, serta perlindungan hukum bagi kreditur dikaitkan dengan PMK No.130/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, serta melakukan wawancara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang akurat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa Jaminan Fidusia harus di daftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia untuk dapat diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mendapatkan hak preferen buat penerima fidusia. Kewajiban pendaftaran sesuai dengan PMK No.130/2012 dalam prakteknya masih mengalami kendala khususnya pada pelayanan, terbatasnya sarana dan petugas membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia tidak bisa diselesaikan sesuai dengan aturan yaitu 1 hari. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur lahir dengan adanya akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notaril. Hambatan utamanya adalah saat debitur wanprestasi sehingga upaya eksekusi harus dilakukan guna menyelamatkan kredit yang telah diberikan. Jaminan fidusia harus disosialisasikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jaminan fidusia, serta arti pentingnya pedaftaran fidusia. Diharapkan dengan sistem pendaftaran online penyelesaian pendaftaran yang tadinya memerlukan waktu yang lama menjadi 1 hari saja. Diperlukannya suatu peraturan perundang-undangan yang lengkap tentang pelaksanaan eksekusi jaminan di Indonesia, sehingga proses eksekusi yang sederhana, cepat, murah dan efesien dapat diwujudkan.

Actions (login required)

View Item