Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006 ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas

Sampe L. Purba, Sampe (2023) Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006 ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Skripsi thesis, Universitas Sahid.

Text Abstrak Sampe L. Purba.pdf Download (7kB)

Abstract

ABSTRAK Sampe L. Purba, 2011517015, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006 ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, Dibawah Bimbingan (Made Dharma Wedha, SH., MH sebagai Pembimbing I, dan Farah Liza Adnan, SH., MH sebagai Pembimbing II), Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Perseroan Terbatas, 89 halaman. Putusan Mahkamah Agung atas kasasi perkara direksi PT Bank Mandiri merupakan kasus yang menarik di Indonesia. Perkara tersebut bermula dari penyaluran kredit kepada nasabah Bank Mandiri yang didakwakan tidak sesuai dengan prosedur dan pedoman penyaluran kredit. Kredit tersebut tidak merupakan kredit macet, karena dilakukan penjadwalan pengembalian kredit berdasarkan kesepakatan dan praktek yang lazim di dunia bisnis mana kala pengembalian kredit tidak dapat dipenuhi tepat waktu. Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengurus Bank Mandiri telah memenuhi unsur-unsur formal terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan penelitian ini adalah Apakah persetujuan penyaluran dan penyelamatan kredit di PT Bank Mandiri oleh Direksi telah sejalan dengan UU PT ? dan Apakah pada perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana berlanjut di Bank Mandiri sehubungan dengan persetujuan kredit tersebut telah diperiksa dan diadili dengan mempertimbangkan ketentuan perbankan sebagai suatu perseroan terbatas ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. hasil penelitian ini menunjukkan terdapat Sebagian ahli berpendapat bahwa penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan Undang-undang tentang Keuangan Negara tidak tepat diterapkan, karena PT. Bank Mandiri dalam penyaluran kreditnya adalah dalam kapasitasnya sebagai badan hukum keperdataan yang terikat aturan dan hubungan kontraktual keperdataan dengan nasabahnya, termasuk dalam manajemen perkreditan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa proses pemeriksaan di peradilan tidak dilakukan pendalaman dan penggalian lebih lanjut terhadap pelaksanaan fiduciary duties dari direksi dalam menganalisa, memutus dan memberi kredit kepada nasabahnya, termasuk didalamnya upaya penyelamatan kredit yang ada. Dan Terhadap tindak pidana korupsi, berlanjut dan tindak pidana penyertaan tidak memiliki kesempatan untuk diuji dengan ketentuan Undang-undang PT dan UU Perbankan.

Actions (login required)

View Item