Pertanggungjawaban Pidana Akibat Pemberitaan Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Putusan Perkara No. 39/PID.B/2004. PN SLMN)

Erly Nurbainy, Erly (2023) Pertanggungjawaban Pidana Akibat Pemberitaan Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Putusan Perkara No. 39/PID.B/2004. PN SLMN). Skripsi thesis, Universitas Sahid.

Text Abstrak Erly Nurbainy.pdf Download (10kB)

Abstract

ABSTRAK Erly Nurbainy, 2005520014, Pertanggungjawaban Pidana Akibat Pemberitaan Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Putusan Perkara No. 39/PID.B/2004. PN SLMN),Pembimbing I Yuherman, SH. MH dan Pembimbing II Farah Liza, SH. MH Kata Kunci, Pers, dan Pidana Pers, 107 halaman Profesi wartawan merupakan profesi yang memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat. Profesi ini seharusnya memperoleh perlindungan hukum. Tetapi, profesi ini rentan dengan tindakan hukum. Namun demikian sejatinya Undang�Undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (11) adalah hak jawab. Hak jawab ini merupakan perlindungan hukum baik kepada wartawan atau pers di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, yang merupakan akses bagi masyarakat yang dirugikan seperti terkena pencemaran nama baik. Hak jawab ini merupakan bagian dinamika informasi dan kebebasan pers. Masalah penelitian dalam skripsi ini adalah pasal yang didakwakan oleh Jaksa dalam perkara No. 39/Pid.B/2004/Pn Slm, dan pemenuhan syarat unsur-unsur tindak pidana pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam penelitian ini menerapkan tipe hukum normatif yang bertujuan meneliti tentang asas hukum positif yakni UU No. 40 Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dan disusun dalam bentuk deskriptif analistis yakni memberikan gambaran tentang objek penelitian yang diharapkan dapat memperoleh analitis dan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 1 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pers adalah badan hukum dan bukan wartawan. Pengenaan dakwaan Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 64 KUHP kepada terdakwa Risang Bima Wijaya SH sesungguhnya merupakan pengenaan sanksi pidana kepada Harian Jawa Pos Radar Jogya, karena kapasitas dan kedudukan terdakwa Risang Bima Wijaya SH adalah mewakili kepentingan Harian Jawa Pos Radar Jogya sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 12 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Namun ketentuan ini tidak dimasukkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan JPU menggunakan Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Risang Bima Wijaya dalam bentuk menista dengan tulisan secara berlanjut. Penanggungjawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Hal yang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penangungjawab sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 12. Risang Bima Wijaya SH dihukum pidana dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umum perusahaan pers Radar Jogya mewakili Badan Hukum atau Korporasi sesuai Penjelasan Pasal 12 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan Risang Bima Wijaya SH adalah melakukan penistaan dengan tulisan secara berlanjut sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) dan (2) jo Pasal 64 KUHP. penerapan prinsip ultimum remedium yang isinya sebelum penerapan pasal-pasal KUHP,selayaknya menerapkan hukum dalam Undang-Undang Pers yakni Undang�Undang No. 40 Tahun 1999 yang bersifat lex specialis perlu adanya reoreintasi dan reformasi dalam kebijakan legislasi terhadap sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang mencakup: pengkajian ulang tentang penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana secara umum dan dimasukkan ke dalam KUHP yang akan datang.

Actions (login required)

View Item