Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Korporasi Pembakar Hutan Atas Eksekusi Putusan Mahkamah Agung(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 651/K/2015)

Buya Muhammad Nurfajar, Buya (2023) Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Korporasi Pembakar Hutan Atas Eksekusi Putusan Mahkamah Agung(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 651/K/2015). Skripsi thesis, Universitas Sahid.

Text Abstrak Buya Muhammad Nurfajar.pdf Download (194kB)

Abstract

ABSTRAK Buya Muhammad Nurfajar (2017529020), Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Korporasi Pembakar Hutan Atas Eksekusi Putusan Mahkamah Agung(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 651/K/2015) dibawah bimbingan Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn.(selaku pembimbing utama) dan Wahyu Nugroho, S.H., M.H (selaku pembimbing pembantu), kata Kunci: Eksekusi, Permohonan Perlindungan Hukum,Korporasi,Pembakaran Hutan, 68 halaman. Permohonan Perlindungan Hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Yang menjadi menarik bagi penulis mengangkat judul ini untuk diteliti lebih lanjut adalah diberikannya permohonan perlindungan hukum kepada koorporasi yang sudah terbukti bersalah dan harus segera dieksekusi serta isi dari permohonan dari Perlindungan hukum tersebut adalah penundaan eksekusi.Kasus perkara nomor 651/K/PDT/2015 berkaitan dengan eksekusi yang ditunda karena adanya permohonan perlindungan hukum.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan putusan eksekusi koorporasi pembakar hutan dalam putusan Nomor 651/K/PDt/2018?, 2) Bagaimana upaya hukum pelaksanaan putusan No. 651/K/Pdt/2015 dalam perkara pembakaran hutan?Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, penelitian hukum yang dengan cara penelitian hukum kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwa. 1) Keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri untuk menerbitkan permohonan perlindungan hukum bagi PT. Kalista Alam adalah suatu keputusan yang sangat mencederai keadilan di Indonesia karena telah mengesampingkan putusan inkracht 2)Upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh PT. Kalista Alam adalah melakukan perlawanan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melakukan penundaan pelaksaan eksekusi agar tidak terjadi saling gugat menggugat tanpa ada proses ekeskusi putusan yang sudah inkracht. Adapun saran yang bisa penulis berikan bahwa.1) Majelis Hakim Mahkamah Agung harus lebih tegas lagi dalam memutus perkara kooporasi terlebih untuk korporasi pencemar lingkungan yang seharusnya membayar ganti rugi rugi untuk pemulihan lingkungan. 2) Sebaiknya para Ketua PN lebih selektif lagi dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap korporasi yang seakan dapat melakukan upaya hukum terselubung untuk menghindar dari putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Agar lebih menjamin kepastian hukum eksekusi putusan ganti rugi lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

Actions (login required)

View Item