Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Tenaga Kerja Wanita Indonesia diluar negeri

Cindy Ervina, Cindy (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Tenaga Kerja Wanita Indonesia diluar negeri. Skripsi thesis, Universitas Sahid.

Text Abstrak Cindy Ervina.pdf Download (116kB)

Abstract

ABSTRAK Cindy Ervina, 2018519004, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Tenaga Kerja Wanita Indonesia diluar negeri, Dibawah Bimbingan Dr. Warasman Marbun, S.H.,M.H (Dosen Pembimbing Utama) dan Dr. Wahyu Nugroho, S.HI.,M.H (Dosen Pembimbing Pembantu). Kata kunci : Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita, Korban, Penipuan. Banyaknya kasus yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia, perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri menyebabkan tenaga kerja Indonesia mencoba bekerja diluar negeri dan memicu banyaknya oknum/pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan kejahatan penipuan terhadap calon pekerja migran Indonesia. Bahwa tenaga kerja yang berada diluar negeri khususnya wanita yang menjadi korban penipuan belum mendapatkan perlindungan hukum. Masalah penelitian : 1.Bagaimana perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia korban penipuan dalam kasus TKW berinisial EH asal Tangerang di Suriah? 2.Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan tenaga kerja diluar negeri?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka dan wawancara. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif yuridis kualitatif. Dengan fokus penelitian, mengkaji sumber hukum yang dapat diterapkan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban penipuan yang bekerja diluar negeri. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan : 1.Pemerintah khususnya kementerian ketenagakerjaan, dengan menyederhanakan prosedur tanpa mengurangi kualitas seleksi pengiriman dengan tujuan untuk mengurangi jumlah TKI Illegal dan harus melakukan sosialisasi kepada para calon TKI dengan memberikan informasi lengkap mengenai berbagai keuntungan bila mengikuti prosedur resmi maupun kerugian menjadi TKI Illegal dan dilakukan secara terus menerus. 2.Bahwa walaupun sudah terdapat pengaturan sanksi pidana yang akan diberikan, Pemerintah Indonesia harus memberikan sanksi tegas baik administrasi maupun pidana serta penegakan hukum dalam memberikan sanksi tindak pidana terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki ijin dalam memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia. Saran dari penelitian ini : 1.Dalam memberikan perlindungan terhadap para PMI diperlukan adanya edukasi dan kegiatan sosialisasi berkala yang dilakukan di setiap daerah dan disarankan kepada calon PMI di luar negeri untuk tidak menggunakan jalur ilegal. 2.Disarankan kepada penegak hukum khususnya hakim dalam proses penegakan hukum diperlukan adanya penerapan pengaturan sanksi pidana yang tegas dan jelas bagi para oknum yang tidak memiliki ijin serta diperlukan adanya pengaturan sanksi yang lebih berat kepada P3MI daripada calo atau sponsor.

Actions (login required)

View Item